Pemerintah Didorong Tinjau Ulang Subsidi BBM yang Dianggap Rumit dalam Pelaksanaan

Fraksi PDIP di DPR mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan subsidi BBM karena dianggap bermasalah. Mereka menyoroti kesulitan pengawasan dan kewalahan SPBU dalam penyaluran subsidi. Menurut PDIP, subsidi BBM seharusnya dikurangi karena membuat ketimpangan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Kepala BPH Migas tidak langsung menanggapi kritik tersebut namun menjelaskan alasan melebihi kuota penyaluran BBM subsidi pada 2023 yaitu karena asumsi yang salah mengenai revisi peraturan. BPH Migas telah mengirimkan proyeksi kuota BBM subsidi untuk 2025 kepada Kementerian Keuangan, termasuk perhitungan subsidi dan JBKP.