Pemerintah Diinterogasi Legislator Terkait Keamanan Data Rakyat Pasca Insiden PDNS

Setelah serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya, anggota DPR mendesak pemerintah untuk mengklarifikasi nasib data pribadi warga yang tersimpan di sana. Meski pemerintah belum memberikan tanggapan pasti, DPR mengingatkan tugas pemerintah dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Jika ditemukan kebocoran data, pemerintah harus menanganinya dengan serius sebagai bentuk perlindungan hak warga negara. Masyarakat berhak mengetahui data mana yang bocor dan mana yang aman. Pemerintah diwajibkan memberikan informasi ini dalam waktu tertentu sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meski lembaga pengatur belum terbentuk, pemerintah tetap harus menginformasikan masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan audit tata kelola PDNS seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi.