Pemerintahan Baru 2025 Bakal Dapatkan Dukungan Fiskal dari DPR dan Pemerintah

DPR dan pemerintah Presiden Jokowi sepakat untuk memberikan ruang dalam APBN 2025 kepada presiden dan wakil presiden terpilih (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka). Hal ini karena tahun 2025 merupakan tahun pertama masa pemerintahan baru, sehingga perlu adanya ruang gerak bagi mereka untuk menjalankan program kerjanya. DPR dan pemerintah telah sepakat pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2025 sebagai dasar penyusunan nota keuangan dan RUU APBN 2025. Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa belanja APBN harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Puan juga mendorong pemerintah untuk memiliki indikator yang jelas untuk mengukur kualitas belanja negara dan untuk menyelesaikan masalah struktural agar Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah.