--- id: BW67Urbx1heP cluster_id: ieAAloC67et0 title: Pemilu Bebas Tapi Tak Adil! Pakar Beberkan Borok Sistem Proporsional Terbuka! slug: pemilu-bebas-tapi-tak-adil-pakar-beberkan-borok-sistem-proporsional-terbuka excerpt: Sudah bebas tapi kok belum adil? Pakar kepemiluan Ramlan Surbekti menggebrak DPR, membeberkan lima ketidakadilan dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang bikin rakyat gigit jari. Alhasil, suara banyak yang amblas tak berarti! category: politik tags: - Pemilu - UU Pemilu - Proporsional Terbuka - Partai Politik - Pakar Pemilu source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/ruu-pemilu-dinilai-harus-diikuti-revisi-uu-partai-politik - https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/896116/komisi-ii-dpr-matangkan-revisi-uu-pemilu-soroti-politik-uang-dan-skema-pemilu-asimetris source_names: - Kompas.id - Media Indonesia image_url: https://assetd.kompas.id/H34615S_Df51oa8TH9oqOwGRroM=/1024x576/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/photo/ori/2023/03/06/6ad86220-dd46-4959-8d8f-edf09b3ab028.jpg meta_title: 'Pakar Peringatkan: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Cacat, Perlu Revisi UU Parpol!' meta_description: Ramlan Surbekti dan Siti Zuhro beberkan lima ketidakadilan sistem pemilu proporsional terbuka di hadapan DPR. Ada apa saja? Simak detailnya! canonical_url: https://berita.media/pemilu-bebas-tapi-tak-adil-pakar-beberkan-borok-sistem-proporsional-terbuka schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-06-02T20:02:15Z' published_at: '2026-06-02T20:02:15Z' --- Ceritanya begini. Di tengah riuh rendah pembahasan RUU Pemilu, para pakar malah seperti menusuk langsung ke jantung masalah. Ramlan Surbekti, ketua KPU era 2004-2007, bersuara lantang di hadapan Komisi II DPR. Ia menghantam telak sistem proporsional terbuka yang selama ini kita jalani. "Pemilu kita, kan, sudah bebas, tetapi belum adil, free but not fair," tegasnya. Gila kan? Sudah susah payah nyoblos, suara malah banyak yang lenyap entah kemana. Gilanya, Ramlan membeberkan lima ketidakadilan yang bikin geram. Pertama, alokasi kursi DPR yang timpang antara daerah. Ada provinsi yang kebagian kursi dobel padahal penduduknya sedikit, ada yang jatahnya minim meski warganya bejibun. Sejak 2004 sampai 2024, masalah klasik ini belum juga beres. Ramlan sampai nyeletuk, "Ini satu yang menurut saya sejak pemilu 2004 sampai 2024 belum terselesaikan." Kompas.id Lalu yang kedua, dana kampanye. Regulasi yang lemah bikin pertarungan jadi tidak seimbang. Ketiga, prinsip *one person, one vote, one value* sekadar mimpi di siang bolong. Suara partai vs suara calon beda dampaknya, belum lagi suara sah yang amblas akibat ambang batas parlemen. Parahnya, jumlah suara yang tak terhitung itu selalu di atas 10 juta sejak 2009! "Jadi suara seperti ini, sah tapi tidak dihitung, itu jelas melanggar prinsip one person, one vote, and one value," kecam Ramlan. Kompas.id Yang keempat, katanya, fasilitas publik, anggaran negara, sampai pegawai negeri pun ikut dipolitisasi buat kampanye petahana. Sialnya, kelima, politik uang alias jual beli suara masih jadi penyakit kronis yang belum tuntas diberantas. Giri Ramanda N Kiemas dari Komisi II DPR membenarkan, "Prof. Ramlan menekankan adanya kecacatan-kecacatan dalam model pemilu proporsional terbuka." Media Indonesia Belum selesai soal kecacatan itu, Siti Zuhro dari BRIN menambahkan isu penguatan partai politik. Tanpa partai yang kuat, percuma saja memperbaiki sistem pemilu. Siti juga menyoroti potensi pemilu asimetris untuk pilkada dan opsi pemisahan jadwal pemilu, demi menjembatani putusan MK. Tapi intinya, para pakar ini sepakat: kalau partai politik tidak diperkuat, percuma saja kita ngotot revisi UU Pemilu. Ujung-ujungnya, rakyat yang dirugikan. Kompas.id, Media Indonesia --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/ruu-pemilu-dinilai-harus-diikuti-revisi-uu-partai-politik) ยท [Media Indonesia](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/896116/komisi-ii-dpr-matangkan-revisi-uu-pemilu-soroti-politik-uang-dan-skema-pemilu-asimetris)