Pemprov DKI Didorong Komisi A DPRD untuk Menagih Fasilitas Sosial dan Umum dari Pengembang

DPRD DKI Jakarta mempertanyakan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebab, masih terdapat 1.311 pengembang yang belum memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum). DPRD mendesak Pemprov mengambil langkah tegas terhadap pengembang yang mangkir dari kewajibannya. DPRD menemukan kasus pengembang CV Harapan Baru yang belum memenuhi kewajiban fasos-fasum sejak 1971. Hal ini dianggap sebagai masalah besar yang menumpuk dalam laporan keuangan Pemprov DKI.