Pengabaian Risiko Nyata Perubahan Iklim oleh Izin Tambang yang Tersembunyi di Balik Ormas

PP Nomor 25/2024 memberikan izin penambangan kepada ormas dan organisasi keagamaan. Namun, Walhi menyoroti beberapa perubahan penting yang tertutupi oleh isu izin tersebut. Pertama, peniadaan RKAB tahunan, yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi kegiatan pertambangan. Kedua, penambahan anak perusahaan BUMN sebagai subjek baru, yang memunculkan potensi masuknya pemain swasta lain. Ketiga, pelonggaran kriteria integrasi, sehingga pengolahan mineral dan batu bara dapat dilakukan oleh badan usaha lain. Keempat, prioritas penawaran IUPK kepada ormas dan organisasi keagamaan, yang membuka peluang bagi pemain di luar BUMN dan BUMD.