Penganggaran Sekolah Kedinasan Disorot Komisi X DPR Terkait Keluhan UKT Mahal yang Direspons KPK

KPK mengkritik subsidi pemerintah untuk sekolah kedinasan yang berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di universitas. Komisi X DPR mengakui ada masalah dalam penganggaran pendidikan. Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih rendah (13%) dibandingkan kementerian lain (21%). Sementara itu, sekolah kedinasan yang dibiayai APBN juga menerima UKT. Hal ini dianggap tidak adil karena seharusnya sekolah kedinasan hanya untuk keperluan kedinasan, bukan peserta didik umum. Komisi X mendorong penataan ulang fungsi pendidikan di sekolah kedinasan agar anggaran pendidikan dialokasikan secara lebih merata.