Penggunaan 'Perintah Presiden' dalam Penyelidikan SYL pada Ahli tentang Kebenaran Diskresi

Dalam kasus gratifikasi dan pemerasan, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menanyakan tanggung jawab hukum diskresi yang diberikan presiden. Menurut ahli hukum pidana Prof Agus Surono, diskresi dapat membatalkan sifat melawan hukum suatu perbuatan jika memenuhi asas kepentingan umum, kepatutan, dan keadilan. Hal ini berlaku, misalnya, dalam situasi darurat pangan dunia, di mana presiden memerintahkan tindakan luar biasa. Namun, diskresi tersebut harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas, bukan hanya sekelompok orang saja. Dengan demikian, diskresi dapat dianggap sebagai alasan pembenaran untuk melakukan tindakan yang biasanya dianggap melawan hukum.