Penilaian Ahli: Penghentian Kasus Surya Darmadi Didasarkan pada Kurangnya Bukti Pidana

KPK menghentikan penyidikan kasus suap Surya Darmadi terkait alih fungsi hutan di Riau karena dianggap sebagai pelanggaran administrasi, bukan korupsi, berdasarkan UU Cipta Kerja. Para ahli hukum pidana menilai keputusan ini wajar karena sanksi untuk pelanggaran administrasi adalah denda, bukan hukuman pidana. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Surya Darmadi juga dianggap tepat, karena UU Cipta Kerja menyatakan bahwa izin yang sudah terlanjur diberikan akan diselesaikan secara administratif, bukan pidana.