Pentingnya Pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintahan Prabowo-Gibran merencanakan untuk membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian PUPR. Rencana ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada sektor perumahan yang menghadapi masalah backlog perumahan. Namun, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar Kementerian PUPR tidak perlu dipisah karena dapat menyebabkan inefisiensi anggaran dan tumpang tindih kebijakan. Trubus juga mengingatkan bahwa jumlah kementerian yang banyak dapat membebani APBN. Sebaliknya, pengamat ekonomi Ronny P Sasmita menilai pemisahan Kementerian PUPR dapat menjadi langkah yang efektif jika pemerintahan baru memang serius mengatasi masalah backlog perumahan. Dengan pemisahan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dapat fokus pada proyek infrastruktur umum, sementara Kementerian Perumahan Rakyat dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat.