Perpecahan di Suara Muhammadiyah atas Persetujuan Penambangan oleh Pemerintah

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari pemerintah, memicu pro dan kontra internal. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Azrul Tanjung, menyatakan keputusan ini diambil dalam rapat pleno dan dengan syarat tertentu. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar, mendukung keputusan tersebut karena dianggap sudah mempertimbangkan dampak dan Manfaatnya. Namun, ada kader yang menentang, seperti Kepala Divisi Lingkungan PP Aisyiyah, Hening Parlan, yang menyoroti kerusakan alam akibat pertambangan. Kritik juga datang dari warga Muhammadiyah di Kalimantan Timur, Rahmat, yang menganggap izin tambang untuk ormas keagamaan dipengaruhi oleh politik. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tujuan izin tambang bagi organisasi keagamaan adalah untuk pemerataan ekonomi. Muhammadiyah mengakui masih ada kader yang ragu, namun menekankan bahwa keputusan telah diambil dengan pertimbangan matang.