Pertimbangan Matang Diperlukan dalam Pembahasan Revisi UU TNI, PDIP Soroti Isu Krusial

Koalisi masyarakat sipil meminta DPR mempertimbangkan ulang pembahasan revisi UU TNI karena dianggap terburu-buru. Mereka menyarankan pembahasan dilakukan oleh DPR periode mendatang untuk memastikan pembahasan yang komprehensif. Anggota DPR dari PDIP menyatakan bahwa pembahasan akan dilakukan di Badan Legislasi, namun belum diketahui kapan. Politisi PDIP menekankan bahwa poin penting yang harus diperhatikan dalam revisi UU TNI adalah larangan berpolitik praktis bagi TNI dan kewajiban mundur dari jabatan saat mencalonkan diri dalam pemilu.