Pimpinan Pramuka Indonesia Desak Jokowi Pertimbangkan Kembali Kebijakan Pramuka Wajib

Ketua Pramuka Indonesia meminta Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim) untuk merevisi aturan yang menyatakan ekstrakulikuler Pramuka tidak wajib di sekolah. Aturan ini dianggap merugikan karena Pramuka merupakan wadah pendidikan karakter generasi muda. Sebelumnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024 telah mencabut kewajiban ekstrakulikuler Pramuka. Namun, Nadiem telah mengklarifikasi bahwa sekolah tetap wajib menyelenggarakan ekstrakulikuler Pramuka, tetapi siswa dapat memilih untuk tidak berpartisipasi. Ketua Pramuka Indonesia menegaskan bahwa Pramuka memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 yang mewajibkan Pramuka. Ia berharap Nadiem mempertimbangkan kembali keputusannya dengan mempelajari Pramuka secara menyeluruh, karena Pramuka merupakan salah satu kekuatan untuk membentuk generasi muda yang berintegritas.