--- id: PsB4NIoIMm_x cluster_id: HZKarbY1djhO title: 'Politik Outsourcing Bupati Fadia: Pilih Aku atau Dipecat!' slug: politik-outsourcing-bupati-fadia-pilih-aku-atau-dipecat excerpt: Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dibongkar KPK pakai modus 'politik outsourcing'! Pegawai yang cuma numpang kerja di Pemkab Pekalongan dipaksa memilih Fadia di pilkada, ancamannya dipecat kalau tidak nurut. Gilanya lagi, perusahaan keluarga Fadia dikabarkan raup Rp 46 miliar dari tender siluman! category: politik tags: - Fadia Arafiq - KPK - Politik Outsourcing - Pekalongan - Korupsi source_urls: - https://news.detik.com/berita/d-8511291/politik-outsourcing-bupati-fadia-dibongkar-kpk source_names: - detikNews image_url: https://awsimages.detik.net.id/api/wm/2026/03/13/kasus-korupsi-pengadaan-fadia-arafiq-jalani-pemeriksaan-di-kpk-1773395218740_169.jpeg?wid=54&w=1200&v=1&t=jpeg meta_title: Bupati Fadia Arafiq Terbongkar KPK Pakai 'Politik Outsourcing' meta_description: Modus 'politik outsourcing' Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dibongkar KPK. Staf outsourcing dipaksa memilih Fadia dengan ancaman pecat, perusahaan keluarga raup Rp 46 M. Cek faktanya! canonical_url: https://berita.media/politik-outsourcing-bupati-fadia-pilih-aku-atau-dipecat schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-05-30T17:03:08Z' published_at: '2026-05-30T17:03:08Z' --- Ceritanya begini. Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, ternyata punya cara licik buat berkuasa. KPK sudah membongkar habis skema 'politik outsourcing' yang dia pakai. Alhasil, dia memanfaatkan pegawai yang cuma numpang cari makan di Pemkab Pekalongan buat kepentingan politik praktisnya. Gilanya lagi, dia punya kuasa penuh buat milih siapa saja yang boleh jadi pegawai outsourcing. Nah, hak pilih yang di tangan Fadia ini bikin dia leluasa buat ngarahin semua staf outsourcing supaya milih dia di pilkada. "Sehingga pemilihan pegawai outsourcing itu juga dalam kendali Saudari FAR," ujar jubir KPK Budi Prasetyo, sebagaimana dikutip detikNews. Yang bikin geram, Fadia tidak cuma ngontrol nasib para pegawai itu. Dia juga diduga keras nyuruh mereka nyoblos dirinya di pilkada. Mana ada cerita begini berakhir baik. Kalau ada yang nekat tidak memilih Fadia, ancamannya jelas: dipecat! Atau diganti sama orang lain. Ini namanya pemerasan terselubung, bro! "Para staf outsourcing ini, jika tidak mendukung FAR dalam kontestasi pilkada, akan diberhentikan atau diganti oleh personel lainnya," kata Budi Prasetyo, detikNews. Jadi, ini bukan soal kemampuan kerja, tapi soal loyalitas buta demi perut. Parahnya, Fadia diduga juga ngatur siapa aja staf outsourcing yang bakal ditempatkan di dinas-dinas Pekalongan. Semua demi keuntungan pribadi dan keluarganya. Dan bukan main, dugaan praktik kotor ini merembet ke pengondisian tender. Diduga kuat, perusahaan keluarga Fadia, PT RNB, sengaja dimenangkan dalam pengadaan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan. Sejak tahun 2023 sampai 2026, perusahaan ini dikabarkan sukses menggasak duit Rp 46 miliar. Duit segitu digasak habis, lalu dibagi-bagikan. Berapa? Fadia sendiri diduga kecipratan Rp 5,5 miliar. Suaminya, Ashraff, dapat Rp 1,1 miliar. Anaknya, Sabiq, dapat Rp 4,6 miliar, sementara anak Fadia yang lain, Mehnaz Na s, juga kecipratan (jumlahnya tidak dirinci detikNews). Direktur PT RNB, Rul Bayatun, juga kecipratan Rp 2,3 miliar. Ini lebih mirip keluarga berbisnis daripada pejabat publik, bro! detikNews Temuan intervensi politik ini tentu saja terus didalami KPK. Ini jadi bukti nyata betapa bahayanya penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik. Ujung-ujungnya, rakyat yang dirugikan. Pegawai yang seharusnya fokus melayani publik malah terpaksa jadi 'boneka' politik demi mempertahankan perut. Ini bukan pertama kali kita dengar cerita begini. Tapi tiap kali dengar, rasanya tetap saja bikin naik darah. Begitulah cara Fadia mempertahankan tahta, dengan cara-cara yang tidak terpuji sama sekali. KPK pun menyebutkan bahwa temuan ini akan menjadi kajian penting untuk mencegah praktik serupa di masa depan. DetikNews --- **Sumber:** [detikNews](https://news.detik.com/berita/d-8511291/politik-outsourcing-bupati-fadia-dibongkar-kpk)