PPP Desak MK Cabut Ambang Batas DPR Demi Kelancaran Pemilu 2024

Anggota PPP, Didi Apriadi, menggugat UU Pemilu ke MK. Dia meminta penghapusan ambang batas parlemen 4% untuk Pemilu 2024. Pemohon menilai ambang batas itu bertentangan dengan kedaulatan rakyat karena membuang suara pemilih pada partai yang tidak lolos. MK sebelumnya telah memerintahkan perubahan ambang batas parlemen, namun masih berlaku untuk Pemilu 2024. Namun, MK juga memutuskan bahwa ambang batas parlemen tidak boleh lagi diberlakukan pada Pemilu 2029 dan seterusnya.