--- id: j9LVj_EWLP18 cluster_id: 6yNxwHkSJOKV title: Program Bangun Desa Ambruk! Kadis PUPR Banten Digeruduk Ormas, Gara-gara Proyek Amburadul slug: program-bangun-desa-ambruk-kadis-pupr-banten-digeruduk-ormas-gara-gara-proyek-amburadul excerpt: Program unggulan Gubernur Banten, Bang Andra, amburadul! BPK temukan proyek jalan desa tak sesuai spesifikasi, bikin Ormas Badak Banten geram. Asep Pahrudin mendesak evaluasi Kadis PUPR, menuding pengawasan lemah berujung rugikan rakyat. category: ormas tags: - ormas - Banten - PUPR - BPK - proyek infrastruktur - Bang Andra source_urls: - https://86news.co/2026/05/28/ormas-badak-banten-desak-gubernur-evaluasi-kadis-pupr-usai-temuan-bpk-pada-program-bang-andra/ source_names: - 86News image_url: https://86news.co/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260528-WA0032.jpg meta_title: Program Bang Andra Amburadul, Ormas Badak Banten Desak Evaluasi Kadis PUPR meta_description: Temuan BPK RI soal proyek jalan desa tak sesuai spesifikasi di Banten bikin geram Ormas Badak Banten. Mendesak Gubernur evaluasi Kadis PUPR, soroti lemahnya pengawasan dan kerugian masyarakat. canonical_url: https://berita.media/program-bangun-desa-ambruk-kadis-pupr-banten-digeruduk-ormas-gara-gara-proyek-amburadul schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-05-28T17:02:20Z' published_at: '2026-05-28T17:02:20Z' --- Ceritanya begini. Program "Bangun Desa Sejahtera" atau "Bang Andra" yang digembar-gemborkan Gubernur Banten, Andra Soni, ternyata jauh dari harapan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI langsung gebrak meja dengan temuan: banyak jalan desa yang dibangun tidak sesuai spesifikasi kontrak! Nah ini dia, Ketua Ormas Badak Banten DPW Provinsi Banten, Asep Pahrudin, murka bukan main. Ia langsung mendesak Gubernur Andra Soni untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten. "Program ini unggulan gubernur, tapi pelaksanaannya kok begini?" ujar Asep geram. Kualitas jalan yang dibangun mestinya sesuai visi misi kepala daerah, bukan malah jadi temuan BPK. 86News Gilanya, temuan BPK ini bukan cuma soal secarik kertas laporan. Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan internal di Pemprov Banten. "Seharusnya dari awal sudah dikontrol ketat kualitasnya di lapangan. Jangan sampai baru ketahuan pas BPK datang," kritik Asep. Pengembalian anggaran memang penting, tapi apa artinya uang kembali kalau jalan yang dibangun cepat rusak dan merugikan masyarakat? 86News Parahnya, masyarakat lah yang jadi korban utama. Jalan desa itu urat nadi kehidupan mereka. Mulai dari distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, sampai kesehatan. Kalau kualitasnya buruk, ya masyarakat juga yang gigit jari merasakan dampaknya dalam jangka panjang. Proyek triliunan Rupiah, tapi hasilnya mengecewakan. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal nasib rakyat! Dan bukan main, laporan BPK RI yang disampaikan Kepala V BPK RI, Boby Adityo Rizaldi, di sidang paripurna DPRD Banten itu mencengangkan. Ada 13 paket pekerjaan jalan desa dan belanja persediaan yang tidak sesuai spesifikasi. Belum lagi 23 pekerjaan jalan dan irigasi lain yang juga bermasalah. Padahal, Pemprov Banten baru saja dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi kok isinya begini? 86News Ujung-ujungnya, rakyat menanggung akibat. Program yang katanya untuk mensejahterakan desa, malah jadi sumber kekecewaan. Evaluasi Kadis PUPR adalah langkah awal yang harus segera diambil. Rakyat menanti tindakan nyata, bukan sekadar janji "Bang Andra" yang kini terdengar ironis. Ini akhir dari cerita buruknya pengawasan proyek di Banten, atau awal dari masalah baru? Kita lihat saja nanti. --- **Sumber:** [86News](https://86news.co/2026/05/28/ormas-badak-banten-desak-gubernur-evaluasi-kadis-pupr-usai-temuan-bpk-pada-program-bang-andra/)