Putusan MA Timbulkan Kekhawatiran Pelanggaran Prinsip Keadilan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang syarat usia minimal calon kepala daerah dinilai Bawaslu berpotensi melanggar keadilan pemilu. Putusan tersebut hanya berlaku untuk calon dari partai politik, sehingga dianggap tidak adil bagi calon perseorangan. Selain itu, penerapan putusan ini dapat menghadapi gugatan dari calon perseorangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin mengatur usia minimal calon kepala daerah, yaitu 25 tahun untuk calon wali kota/bupati dan 30 tahun untuk calon gubernur pada akhir Desember 2024. Hal ini dimaksudkan agar calon tersebut memenuhi syarat usia saat ditetapkan sebagai calon gubernur pada 22 September 2024.