Putusan MK yang Kontroversial: Sorotan Komite HAM PBB terhadap Penindasan Oposisi di Indonesia

PBB menyatakan keprihatinan terhadap Indonesia karena adanya dugaan: * Pengaruh tidak wajar pada Pemilu 2024 * Putusan MK yang menguntungkan putra Presiden Jokowi * Pelecehan dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi PBB mendesak Indonesia untuk: * Menjamin pemilu yang bebas dan transparan * Mendorong pluralisme politik * Memastikan independensi KPU * Merevisi ketentuan hukum Sebelumnya, PBB juga mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Delegasi Indonesia tidak menjawab pertanyaan tersebut dalam sidang PBB.