---
id: hA4aIfhzlsDL
cluster_id: It4udJeM2XTt
title: Rapat Bahas Koperasi Merah Putih, Tapi Lahan untuk Rakyat Tak Ada!
slug: rapat-bahas-koperasi-merah-putih-tapi-lahan-untuk-rakyat-tak-ada
excerpt: Ratusan desa di Badung punya badan hukum koperasi 'Merah Putih', tapi cuma
  segelintir yang benar-benar buka pintu. Gilanya, 51 desa masih bengong karena ketiadaan
  lahan, padahal program pusat ini butuh 10 are minimal. Padahal, dana desa melimpah,
  siap jadi modal!
category: KDKMP
tags:
- Koperasi
- Badung
- UMKM
- Program Pemerintah
- Lahan
source_urls:
- https://wartabalionline.com/2026/06/03/terkendala-lahan-baru-11-desa-kelurahan-miliki-koperasi-merah-putih/
source_names:
- Warta Bali Online
image_url: https://wartabalionline.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_6120.jpeg
meta_title: 'Koperasi Merah Putih Badung: 51 Desa Mandek Karena Lahan'
meta_description: Program unggulan Koperasi Merah Putih terhambat lahan di Badung.
  Dari 62 desa, hanya 11 yang beroperasi, sisanya 51 desa masih menunggu kepastian.
  Dana desa siap, tapi lahan tak ada!
canonical_url: https://berita.media/rapat-bahas-koperasi-merah-putih-tapi-lahan-untuk-rakyat-tak-ada
schema_type: NewsArticle
status: published
created_at: '2026-06-03T02:01:20Z'
published_at: '2026-06-03T02:01:20Z'
---

Ceritanya begini. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digembar-gemborkan sebagai unggulan presiden. Harapannya, rakyat kecil bisa diberdayakan, ekonomi desa meroket. Tapi apa yang terjadi di Badung? Angka-angkanya bikin geleng-geleng kepala, bro!

Menurut Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Badung, Anak Agung Sagung Roosyawati, dari 62 desa/kelurahan di Badung, semuanya sudah punya 'izin' badan hukum. Ya, legalitasnya ada! Tapi tunggu dulu. Yang benar-benar 'merah putih' buka pintu dan siap melayani masyarakat, baru 11 KDKMP. Sisanya, 51 desa lagi, masih cuma jadi nama di atas kertas. Alhasil, potensi pemberdayaan ekonomi terpendam begitu saja. Warta Bali Online

Parahnya, dari 11 KDKMP yang sudah beroperasi ini pun, baru 8 yang punya 'rumah' sendiri. Sisanya? Masih numpang di kantor desa, atau malah ngontrak. Jadi bayangkan, program pusat yang katanya keren ini, kok di lapangan mentok urusan lahan? Kata Roosyawati, kendalanya jelas: penyediaan lahan minimal 10 are. Padahal, dana desa itu melimpah, siap jadi modal usaha. Tapi tanpa lahan, mau buka usaha apa? Di garasi rumah Pak Kades?

Usaha yang jalan pun seadanya. Ada yang jualan sembako, buka BRIlink, simpan pinjam, sampai servis AC. Lumayan lah buat gerak sedikit. Tapi bandingkan dengan potensi 51 desa yang masih mandek. Belum lagi, di 3 desa yang sudah punya bangunan, fasilitasnya masih alakadarnya. Ini bukan pemberdayaan, ini cuma simbolis semata. Warta Bali Online

Pemerintah pusat memang sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Bupati Badung sudah bikin Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tapi kalau masalah krusial seperti lahan tidak diselesaikan, ya sama saja bohong. Ujung-ujungnya, niat baik program pusat hanya jadi cerita kosong di desa-desa yang butuh solusi nyata. Lantas, kapan rakyat Badung benar-benar merasakan 'merah putih' di koperasi desa mereka?

Ini bukan cuma masalah administrasi, ini soal keseriusan. Program sekelas ini, digembar-gemborkan, tapi kok hambatan paling mendasar seperti lahan saja tidak bisa diatasi. Alhasil, 51 desa masih gigit jari. Selesai.

---
**Sumber:** [Warta Bali Online](https://wartabalionline.com/2026/06/03/terkendala-lahan-baru-11-desa-kelurahan-miliki-koperasi-merah-putih/)
