Rekrutmen Guru Honorer yang Tak Sesuai Aturan Takkan Ditindak Heru Budi

Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan tidak akan menghukum kepala sekolah yang merekrut guru honorer secara ilegal sejak 2017. Ia berfokus pada penyelesaian masalah ke depan. Sebanyak 4.000 guru honorer yang direkrut sejak 2017 akan diajukan rekomendasinya pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) dengan batas waktu Desember 2023. Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI membantah telah memecat guru honorer secara sepihak. Mereka menyebut sedang melakukan penataan guru honorer yang diangkat kepala sekolah tanpa seleksi jelas dan dibayar dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), padahal telah dilarang sejak 2017. Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengklaim banyak guru honorer yang dipecat padahal memiliki dapodik dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).