--- id: _9nag6I1RG_i cluster_id: 6qeVkuol3fB1 title: Remunerasi Kepala Daerah Naik, Korupsi Justru Makin Mengakar Karena Biaya Politik Gila! slug: remunerasi-kepala-daerah-naik-korupsi-justru-makin-mengakar-karena-biaya-politik-gila excerpt: Niat mau naikin gaji kepala daerah? WADUH! Pakar bilang ini bukan solusi korupsi. Akar masalahnya justru ada di BIAYA POLITIK PILKADA yang MAHAL BANGET, sampai bikin pejabat serakah! Kompas.id category: politik tags: - korupsi - kepala daerah - biaya politik - pilkada - remunerasi source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/kenaikan-remunerasi-kepala-daerah-tak-selesaikan-korupsi-akar-masalah-di-biaya-politik source_names: - Kompas.id image_url: https://assetd.kompas.id/rBUJIebQ1h92IyK1JiQn6YgTKPQ=/1024x553/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/01/21/b8680581-0939-4b98-85df-da0ab82d2baa_jpg.jpg meta_title: Biaya Politik Tinggi Picu Korupsi Kepala Daerah, Bukan Renumerasi meta_description: 'Pakar soroti akar masalah korupsi kepala daerah: biaya politik pilkada yang gila, bukan kenaikan remunerasi. Solusi? Revisi UU Pilkada dan turunkan ambang batas pencalonan!' canonical_url: https://berita.media/remunerasi-kepala-daerah-naik-korupsi-justru-makin-mengakar-karena-biaya-politik-gila schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-08-04T17:02:16Z' published_at: '2026-08-04T17:02:16Z' --- Gila, bro! Dengerin nih kabar paling HOT soal pejabat daerah yang katanya mau makin gemuk dompetnya. Pemerintah lagi mikir-mikir buat naikin remunerasi kepala daerah, eh, tapi para ahli malah geleng-geleng kepala! Mereka bilang, ini mah cuma tambal sulam doang, nggak bakal bikin korupsi ilang! Malah, akar masalahnya itu yang DICUEKIN, yakni BIAYA POLITIK DALAM PILKADA YANG MENGGUGAH SELERA! Iya, beneran, bro, ongkos nyalonin diri jadi kepala daerah itu bengkak POL, bikin siapapun tergiur korupsi ujung-ujungnya. Kompas.id Menurut si Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS, mbok ya renumerasi itu dikasih berdasarkan KINERJA! Kayak pejabat daerah yang sukses naikin PAJAK sama PAD (Pendapatan Asli Daerah). Aturan ini malah udah ada di PP Nomor 109 Tahun 2000, tapi kayaknya dilupain aja tuh. Jadi, kalau mau naikin gaji, ya liat dulu kinerja mereka gimana! Jangan mentang-mentang jadi kepala daerah, langsung minta jatah gede. Padahal, kondisi ekonomi masyarakat lagi susah, mereka malah sibuk ngurusin dompet sendiri. Yang bikin greget, biaya penunjang operasional itu udah diatur kok persentasenya dari PAD, buat provinsi aja antara 1,75 persen sampai 0,15 persen, buat kabupaten/kota 3 persen sampai 0,15 persen. Nah lho, kok masih kurang? Kompas.id Nah ini dia yang bikin geleng-geleng! Kata Mardani, kepala daerah yang korupsi itu bukan karena NEIDY alias BUTUH, tapi GREEDY alias SERAKAH! Gara-garanya? Ya itu tadi, BIAYA POLITIK YANG TINGGI BANGET! Jadi, solusinya bukan cuma naikin gaji, tapi HARUS REVISI UU PILKADA! Salah satunya, gimana kalau ambang batas pencalonan itu diturunin aja? MK aja udah nurunin dari 20 persen jadi 6,5-8,5 persen, malah mau dibikin 4 persen aja biar makin sip katanya. Kalau hambatannya makin kecil, ya kesempatan candidate buying alias beli dukungan partai politik makin tipis, bro! Mana ada cerita begini berakhir baik kalau calonnya harus keluar duit milyaran cuma buat nyalon! Kompas.id Muhammad Khozin dari Fraksi PKB juga nggak mau kalah nih, dia ngidentifikasi tiga pola korupsi kepala daerah yang paling sering kejadian. Wah, ini sih udah kayak kartel aja! Entah nanti gimana nasibnya kalau nggak segera dibenahi. Ujung-ujungnya, rakyat kecil lagi yang jadi korban. Parahnya, kalau para pejabat ini cuma mikirin perut sendiri, gimana nasib daerah yang mereka pimpin? Kita lihat aja nanti, apakah isu kenaikan remunerasi ini cuma jadi bumbu gosip dapur para pejabat atau beneran ada perombakan besar-besaran demi memberantas korupsi yang udah nancap kayak kuku harimau ini. Kompas.id --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/kenaikan-remunerasi-kepala-daerah-tak-selesaikan-korupsi-akar-masalah-di-biaya-politik)