--- id: -msInmZsbPIg cluster_id: 7_V-Y4z-zHBR title: Ribuan Pekerja RI Dihajar PHK, Data Resmi Ternyata Bohong Belaka! slug: ribuan-pekerja-ri-dihajar-phk-data-resmi-ternyata-bohong-belaka excerpt: Gila bro, data resmi PHK 43.805 pekerja ternyata cuma omong kosong belaka!ribuan buruh keok akibat PHK, tapi fakta lapangan jauh lebih sadis. Ini baru permulaan! category: phk tags: - PHK - buruh - Kemenaker - ekonomi - Indonesia source_urls: - https://www.cnbcindonesia.com/news/20260824194129-4-762060/43805-warga-ri-kena-phk-buruh-dan-pengusaha-ungkap-hal-tak-terduga source_names: - CNBC Indonesia image_url: https://awsimages.detik.net.id/visual/2025/03/01/karyawan-pt-sritex-terakhir-melakukan-kerja-di-perusahaannya-di-sukoharjo-jawa-tengah-jumat-2822025-setelah-putusan-pengadilan-1740793954669_169.jpeg?w=650&q=90 meta_title: 'PHK Massal RI: Data Resmi Bohong, Buruh Jadi Tumbal!' meta_description: Tak hanya angka PHK 43.805 pekerja yang mengejutkan, tapi terungkap data resmi ternyata menyesatkan. Ribuan buruh keok tak terdata, ancaman PHK terus membayangi! canonical_url: https://berita.media/ribuan-pekerja-ri-dihajar-phk-data-resmi-ternyata-bohong-belaka schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-08-26T05:01:31Z' published_at: '2026-08-26T05:01:31Z' --- Gimana tidak geram, bro? Kemenaker koar-koar 43.805 warga RI kena Hajar PHK sepanjang Januari sampai Juli 2026. Jawa Barat jadi arena paling parah, sekitar 8.830 orang harus angkat koper. Tapi tunggu dulu, Ristadi dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) langsung grebek kenyataan pahitnya. "Kemnaker rutin keluarkan data PHK, tinggal diperbaiki bolong-bolong sumber datanya, terutama dari perusahaan-perusahaan yang tidak mau lapor soal PHK," bongkar Ristadi kepada CNBC Indonesia. Alhasil, data resmi itu cuma ilusi belaka, bro! Ini baru soal data yang bikin mangkel. Ternyata, data PHK itu cuma ngambil dari klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Nah ini dia celaka utamanya! Tidak semua pekerja terdaftar di JKP, men! Ristadi membeberkan, dari sekitar 59,9 juta pekerja formal di data BPS 2026, yang jadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan cuma 26 juta. Parahnya, yang bisa dicover JKP cuma 16 jutaan saja. Celakanya lagi, "Dari data itu bisa kita tarik kesimpulan, bahwa data PHK hanya mengambil dari ceruk pekerja tercover JKP, yaitu 16 jutaan pekerja... Sementara ceruk yang lebih besar, sekitar 43 jutaan pekerja... tidak input data terjadi PHK. Padahal PHK menyasar seluruhnya, bukan hanya pekerja yang tercover JKP saja," ungkapnya. Sialnya, data 43.805 itu hanya dari segelintir pekerja! Kebanyakan buruh yang dipecat, entah amblas ke mana datanya. Yang bikin geram, ancaman PHK ini bukan isapan jempol belaka, bro. Ristadi ngingetin, kalau persoalan struktural industri dalam negeri nggak segera dibenahi, gelombang PHK bakal terus mengancam. "Gelombang PHK akan semakin terus mengancam jika teknologi industri dalam negeri tidak segera diperbarui, impor merajalela, beban biaya besar seperti harga energi, pajak, bahan baku dan kebijakan-kebijakan izin yang sulit, lama, dan mahal terus terjadi," tegasnya. Nah ini dia, pertumbuhan ekonomi katanya kencang, tapi lapangan kerja formal malah makin sulit dicari. Yang tumbuh malah sektor informal, parahnya. Habis sudah nasib buruh kalau begini terus, bro. Keok! Presiden KSPN Ristadi mengapresiasi Kemnaker yang merilis data PHK, namun ia menegaskan perlunya perbaikan fundamental pada sumber data, karena banyak perusahaan enggan melaporkan kasus PHK ke instansi pemerintah, sebagaimana diungkapkannya kepada CNBC Indonesia. Perbandingan data peserta JKP dan total pekerja formal di Indonesia menunjukkan jurang yang menganga lebar, dengan hanya sebagian kecil pekerja yang terakomodir dalam program tersebut, menimbulkan keraguan atas akurasi data resmi yang dirilis, demikian Ristadi memaparkan kepada CNBC Indonesia. Ia menambahkan bahwa perbaikan teknologi industri dalam negeri, pengendalian impor, serta peninjauan ulang biaya operasional seperti energi, pajak, dan bahan baku sangat krusial untuk mencegah ancaman PHK massal di masa depan, kata Ristadi. Ia juga menyoroti adanya indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini lebih menguntungkan sektor informal daripada sektor formal, yang menyulitkan pencarian kerja bagi para pekerja terampil, ungkap Ristadi. --- **Sumber:** [CNBC Indonesia](https://www.cnbcindonesia.com/news/20260824194129-4-762060/43805-warga-ri-kena-phk-buruh-dan-pengusaha-ungkap-hal-tak-terduga)