RUU Baru Berpotensi Membatasi Kebebasan Netflix dan Platform Streaming

Pemerintah mempertimbangkan usulan pengaturan platform digital (seperti Netflix, YouTube) dalam Undang-Undang Penyiaran. Usulan ini meliputi: * Mengubah definisi penyiaran untuk mencakup platform digital. * Mewajibkan platform digital mengantongi izin pemerintah. Pemerintah sedang mengkaji usulan ini dengan mempertimbangkan: * Implikasi pada kebebasan berekspresi dan konten kreator. * Dampak pada industri penyiaran dan layanan publik. * Konsekuensi pada lembaga pengawas dan sumber daya yang dibutuhkan. Meskipun sejak 2008 telah ada beberapa peraturan yang diterapkan, seperti kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dan pajak PPN, pemerintah menganggap perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik dan tepat bagi platform digital. Namun, lembaga pemantau penyiaran Remotivi berpendapat bahwa pengaturan platform digital dengan cara membuat konten digital menjadi bagian dari "penyiaran" tidak masuk akal karena perbedaan logika teknologi antara platform digital dan lembaga penyiaran konvensional.