RUU TNI-Polri Tetap Bergulir dalam Pembahasan DPR Periode 2019-2024, Terungkap dalam Konsultasi Publik

Meski masa kerjanya akan berakhir Oktober nanti, DPR dikabarkan akan melanjutkan pembahasan RUU TNI-Polri. Koalisi masyarakat sipil menolak RUU tersebut karena mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat mengancam demokrasi dan HAM. Poin-poin krusial dalam RUU ini antara lain: * Penambahan kewenangan Polri, termasuk perubahan batas usia pensiun. * Penambahan masa pensiun TNI dan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga. * Pemberian wewenang kepada presiden untuk memperpanjang masa dinas Panglima TNI dan Kapolri. Koalisi sipil telah melaporkan Presiden Jokowi dan DPR ke Komnas HAM karena menduga adanya prosedur yang cacat dalam penyusunan RUU dan potensi bahaya bagi HAM dan demokrasi Indonesia.