Tanah yang Abu-abu, Ladang Korupsi yang Subur

Ketidakjelasan peta tanah berpotensi menimbulkan korupsi karena bisa dimanfaatkan oleh pengusaha atau penyelenggara negara. Biasanya, ketidakjelasan ini terjadi pada status, peruntukan, atau kawasan tanah. Untuk mencegahnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menekankan pentingnya Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Kebijakan ini akan memberikan kepastian investasi dan melindungi penyelenggara negara. Hingga Maret 2024, 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah disinkronisasi, artinya data peta tanah sudah hampir lengkap dan terintegrasi.