Tata Kelola Karbon: Pilar Kedaulatan Ekonomi dan Keamanan Nasional

Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan pentingnya regulasi perdagangan karbon yang kuat untuk menjaga kedaulatan Indonesia. "Carbon Governance" menjadi pedoman untuk memastikan tata kelola perdagangan karbon yang tepat, dengan peran pelaku bisnis yang signifikan. Hal ini karena perdagangan karbon yang sembrono dapat menyebabkan hilangnya wilayah negara ke pihak asing tanpa sepengetahuan pemerintah. Persyaratan perdagangan karbon termasuk penggunaan metodologi yang disetujui untuk menghitung pengurangan emisi GRK. Verifikasi menjadi penting untuk memastikan emisi aktual yang diperdagangkan, bukan potensial. Indonesia telah menetapkan metodologi untuk sektor kehutanan, namun terbuka peluang pengembangan metodologi baru oleh para pemangku kepentingan.