Tekanan Publik Memaksa Bangladesh Mengubah Sistem Perekrutan Pegawai Negeri Sipil

Setelah kerusuhan berdarah, Bangladesh akan merevisi sistem kuota PNS. Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi kuota untuk keluarga veteran perang 1971 dari 30% menjadi hanya 5%. 93% posisi PNS akan dialokasikan berdasarkan prestasi, 2% untuk kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Kerusuhan ini terjadi karena mahasiswa memprotes sistem kuota yang dianggap diskriminatif. Pemerintah mengerahkan tentara dan membatasi akses internet untuk menenangkan situasi. Para pengunjuk rasa sementara menghentikan demonstrasi untuk memberi pemerintah waktu memenuhi tuntutan mereka, termasuk permintaan maaf Perdana Menteri dan pembukaan kembali kampus yang ditutup.