---
id: s2rgVEXReOiE
cluster_id: 1xMzeIiQbrx1
title: Tito Pastikan Tak Ada PHK Honorer! Tapi Ujungnya Ada yang Kena Tikus Pithi?
slug: tito-pastikan-tak-ada-phk-honorer-tapi-ujungnya-ada-yang-kena-tikus-pithi
excerpt: 'Mendagri Tito Karnavian bersuara lantang: tak ada opsi PHK untuk PPPK dan
  honorer! Ia bahkan bicara soal perpanjangan masa transisi UU HKPD. Tapi, di balik
  seribu satu strategi, para kepala daerah malah didorong habis-habisan optimalkan
  PAD. Nah, ini dia yang bikin curiga!'
category: phk
tags:
- tito karnavian
- pppk
- honorer
- pemda
- pad
source_urls:
- https://kumparan.com/kumparannews/mendagri-tito-pastikan-tak-ada-phk-ini-strategi-penanganan-pppk-and-honorer-27YbiPIeRgo
source_names:
- Kumparan.com
image_url: https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,f_jpg,q_auto,w_600,h_315,c_fill/g_south,l_og_kumparan_zscykb/co_rgb:ffffff,g_south_west,l_text:Heebo_20_bold:Konten%20Redaksi%20kumparan%0DkumparanNEWS,x_140,y_26/01ktkcn3kq2fgfzxqf5wceb0hz.jpg
meta_title: Mendagri Pastikan PHK Honorer Dihindari, Strategi Pemda Jadi Kunci
meta_description: Mendagri Tito Karnavian menegaskan tidak ada PHK untuk PPPK dan
  honorer. Ia mendorong Pemda optimalkan PAD sebagai strategi utama. Simak detailnya!
canonical_url: https://berita.media/tito-pastikan-tak-ada-phk-honorer-tapi-ujungnya-ada-yang-kena-tikus-pithi
schema_type: NewsArticle
status: published
created_at: '2026-06-08T11:02:31Z'
published_at: '2026-06-08T11:02:31Z'
---

Bayangkan — Mendagri Tito Karnavian, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026), sesumbar bahwa tidak ada opsi PHK bagi pegawai honorer dan PPPK.

"Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai," serunya dengan nada mantap. Nah ini dia, omongan manis di depan wakil rakyat! Tapi, jangan senang dulu. Mendagri juga pasang syarat berat: Pemda harus menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen, sesuai amanat UU HKPD mulai 2027. Parahnya, ia tegas melarang perekrutan honorer baru. "Kepala daerah harus tegas tidak ada perekrutan honorer baru," ujarnya. Gilanya, bukan hanya larangan tapi Pemda didorong mati-matian 'menggali' Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kumparan

Mendagri mencontohkan sukses Kota Pekanbaru yang PAD-nya membengkak dari Rp800 miliar jadi Rp1 triliun hanya gara-gara kemudahan perizinan. Banyuwangi juga disebut berhasil menghubungkan pajak restoran dan hotel langsung ke pemda. Belum cukup? Optimalisasi BUMD pun digembar-gemborkan jadi jurus pamungkas. Tujuannya jelas: agar belanja pegawai bisa disesuaikan tanpa harus membuang pegawainya. Padahal, UU HKPD ini kan seharusnya diterapkan tahun depan. Tapi apa lacur? Tito Karnavian rupanya sudah lobi sana-sini. Kumparan

Dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Mendagri bertemu di awal Mei. Hasilnya, masa transisi UU HKPD ini diperpanjang setahun lagi, dimasukkan ke UU APBN 2027. "Sesuai asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori, aturan yang terakhir mengalahkan aturan yang sebelumnya," tandasnya. Ini sih akal-akalan biar tidak ada yang langsung kena sanksi berat di tahun depan. Tapi, apa iya Pemda sanggup mengerek PAD setinggi langit seperti Pekanbaru atau Banyuwangi? Jangan-jangan, strategi 'optimalkan PAD' ini cuma kedok biar kepala daerah yang nanti pusing tujuh keliling sendiri. Kumparan

---
**Sumber:** [Kumparan.com](https://kumparan.com/kumparannews/mendagri-tito-pastikan-tak-ada-phk-ini-strategi-penanganan-pppk-and-honorer-27YbiPIeRgo)