Upaya Jerman Menjaga Benteng Hukum dari Ancaman Populisme Ekstrem

Pemerintah Jerman berencana memperkuat Mahkamah Konstitusi (BVG) dari pengaruh politik, khususnya dari partai populis kanan AfD. Rencana ini diusulkan untuk melindungi BVG dari blokade minoritas parlemen saat memilih hakim. Pemerintah bermaksud mengabadikan jumlah hakim dan masa jabatan mereka dalam konstitusi, sehingga setiap perubahan membutuhkan mayoritas dua pertiga di parlemen. Selain itu, prosedur pemilihan hakim akan direformasi untuk memungkinkan majelis parlemen kedua meloloskan kandidat yang diblokir di majelis pertama. Langkah ini diambil karena kekhawatiran akan pengaruh partai populis di Jerman dan Polandia, di mana lembaga peradilan telah dikontrol oleh pemerintah. Peringatan keras dilontarkan karena krisis yudisial yang terjadi di Polandia dan Hongaria dapat terulang di Jerman. Pemerintah menekankan pentingnya BVG dalam melindungi hak asasi, pemisahan kekuasaan, dan pemilihan yang bebas. Namun, ada kekhawatiran bahwa persyaratan tinggi untuk amandemen UU dapat menyulitkan pemerintah progresif untuk membatalkan kebijakan lama.