Upaya Prancis Menstabilkan Kaledonia Baru dengan Pengerahan Pasukan

Prancis menambah 1.000 polisi di Kaledonia Baru menjadi 2.700 personel untuk meredakan kerusuhan yang menewaskan empat orang. Kerusuhan dipicu oleh rancangan undang-undang yang memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di wilayah tersebut selama 10 tahun, hal ini dikhawatirkan akan melemahkan suara masyarakat adat Kanak. Prancis telah mengumumkan keadaan darurat dan menangkap orang yang bertanggung jawab atas penembakan dua warga Kanak. Tiga warga Kanak dan seorang polisi tewas dalam kerusuhan tersebut. Kelompok Gereja-Gereja Pasifik mendesak Prancis untuk menarik rancangan undang-undang dan meminta PBB untuk memimpin misi dialog. Presiden Macron menunda pengesahan undang-undang tersebut dan mengundang perwakilan wilayah untuk bernegosiasi, tetapi kesepakatan harus dicapai pada bulan Juni atau undang-undang tersebut akan disahkan.