Urgensi Tindakan Cepat Pemerintah dalam Mengatasi Persyaratan Baru Haji Khusus

Penyelenggara umrah dan haji meminta pemerintah bersikap tanggap terhadap aturan baru haji khusus yang diterapkan Arab Saudi. Aturan baru tersebut antara lain: * Batas jumlah pengguna layanan pendaftaran haji elektronik (E-Hajj) * PIHK harus punya kontrak dengan hotel dan zona kemah di Arab Saudi * Penutupan Bandara Jeddah untuk kedatangan haji setelah 6 Dzulhijjah Keterlibatan pemerintah diharapkan dapat membantu: * Memudahkan penyelenggara haji dan jemaah * Mempercepat penyelesaian dokumen dan visa * Menjaga keamanan dan keselamatan jemaah Meskipun pemerintah biasanya tidak banyak ikut campur dalam haji khusus, para penyelenggara berharap pemerintah dapat: * Memahami dan mengikuti aturan baru * Memberikan informasi terkini tentang aturan tersebut * Berkoordinasi dengan penyelenggara haji untuk memastikan kelancaran pelaksanaan haji