Warga Protes PDIP DKI atas Penonaktifan KTP yang Menghambat Akses Bansos dan Pendaftaran Sekolah

Warga DKI Jakarta mengeluhkan penonaktifan KTP oleh Disdukcapil, yang berdampak pada pemberian bansos dan layanan publik. Penonaktifan ini juga dialami warga yang masih tinggal di Jakarta namun pindah alamat. DPRD DKI meminta Pemprov melibatkan pakar dalam mendiskusikan kebijakan penataan NIK agar cermat dan tidak merugikan warga. Proses penonaktifan harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan warga tersebut tidak lagi berdomisili di Jakarta. Disdukcapil DKI telah menonaktifkan lebih dari 284.000 NIK warga yang tinggal di luar domisili. Meski dinonaktifkan, warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pilkada Jakarta 2024 tidak akan kehilangan hak pilihnya.