--- id: 7bpyj1sjlbUj cluster_id: cltcZKRp0nk3 title: YLBHI Gebrak! Skema KDKMP Bangun Desa Tapi Berbahaya! slug: ylbhi-gebrak-skema-kdkmp-bangun-desa-tapi-berbahaya excerpt: Gila bro, ternyata pembangunan KDKMP lewat PT Agrinas Pangan itu berisiko tinggi buat desa! Ketua YLBHI, Isnur, blak-blakan bilang ini proyek kekuasaan yang mengkhianati semangat koperasi asli. Ujung-ujungnya desa bisa jadi alamat proyek doang, beban fiskalnya ditanggung sendiri! category: KDKMP tags: - KDKMP - YLBHI - Agrinas Pangan - Proyek Kekuasaan - Koperasi Desa source_urls: - https://www.jpnn.com/news/soroti-biaya-pembangunan-kdkmp-via-pt-agrinas-pangan-ylbhi-berbahaya source_names: - JPNN.com image_url: https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2026/07/16/ketua-ylbhi-secara-daring-dalam-forum-group-discussion-fgd-w-5eqf.jpg meta_title: YLBHI Kritisi Skema KDKMP, Dinilai Berbahaya Bagi Desa meta_description: YLBHI soroti skema pembiayaan KDKMP lewat PT Agrinas Pangan, sebut berbahaya dan berisiko tinggi. Program disebut proyek kekuasaan, bukan koperasi sejati. canonical_url: https://berita.media/ylbhi-gebrak-skema-kdkmp-bangun-desa-tapi-berbahaya schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-16T17:03:48Z' published_at: '2026-07-16T17:03:48Z' --- Gila bro, ada cerita baru nih yang bikin geleng-geleng kepala soal pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lewat PT Agrinas Pangan Nusantara! Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, langsung ngomong lantang, "Skema pembiayaan yang diatur dalam Permenkeu Nomor 15 Tahun 2026 ini BERBAHAYA bagi desa!" Habis sudah, desa terancam cuma jadi alamat proyek doang, sementara beban fiskal dan risiko gagal bayar malah diturunkan ke pundak desa yang mestinya sejahtera. Yang bikin geram, Isnur bilang koperasi yang dibangun dengan komando itu jelas bukan koperasi, apalagi kalau dikendalikan negara, perusahaan, atau struktur militer. Parahnya, ini mengkhianati semangat Bung Hatta, Putusan MK, UUD 1945, dan agenda reformasi TNI! JPNN.com Lah gimana tidak heran, menurut Isnur, program KDKMP dalam bentuknya sekarang ini adalah proyek kekuasaan yang menumpang nama baik koperasi. Ini jelas merusak prinsip otonomi desa dan hak warga atas ruang hidup. Jadi jelas, koperasi ini dibangun bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan sempit. Celakanya lagi, para praktisi hukum pun ikut angkat bicara. La Ode M. Faisal Akbar, seorang praktisi Hukum Tata Negara, mengakui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 itu berangkat dari Putusan MK, tapi pelaksanaannya jauh dari harapan. "Kita prihatin dengan pelaksanaan teknis yang tidak sesuai dengan Inpres tersebut," keluhnya, seraya menambahkan bahwa ada gerai KDKMP yang dibangun jauh dari pemukiman rakyat. Ironi apa lagi coba ini? JPNN.com Dan bukan main lagi, kritik pedas juga datang dari Deodus Sunda, atau yang akrab disapa Bung Dendy, Ketua DPD GMNI DKI Jakarta. Ia tak kalah garang mengkritik pelaksanaan KDKMP yang dinilai sangat berwatak militeristik. Bung Dendy bahkan berani menyebut kasus Kopdes ini bisa jadi lebih besar dari kasus korupsi dalam program MBG. Waduh! Ini jelas menunjukkan ada yang salah besar dalam implementasi program yang katanya demi kesejahteraan desa. Alhasil, alih-alih membangun, malah potensi masalah baru yang terus bermunculan dan merugikan masyarakat desa itu sendiri. Selesai sudah mimpi indah KDKMP kalau begini terus modelnya. JPNN.com --- **Sumber:** [JPNN.com](https://www.jpnn.com/news/soroti-biaya-pembangunan-kdkmp-via-pt-agrinas-pangan-ylbhi-berbahaya)